izin hgu perkebunan. Yayasan Madani Berkelanjutan mencatat, potensi kehilangan pendapatan negara dari proses pemberian izin HGU perkebunan sawit mencapai Rp660 miliar pada tahun 2019-2020. izin hgu perkebunan

Peta Aset Tanah Milik Negara, Tanah terindikasi terlantar termasuk Peta Tanah Obyek. Ya Udah Gitu Aja - Mengenal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan Jangka Waktu Perpanjangan serta Pembaruannya dirangkum dari berbagai sumber dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh. Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal memperketat pengawasan terhadap pengusaha perkebunan yang mendapat hak guna usaha (HGU) dari pemerintah. Jan 16, 2022 · Kegiatan sosialisasi dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah HGU diberikan kepada Perusahaan Perkebunan. 11-2011. Oleh: Pramono DS (Pensiunan Rimbawan) Undang-undang (UU) No. Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan. Namun pemerintah, kata Zulkarnain, bisa tidak memberikan izin perpanjangan HGU apabila perusahaan tersebut. COM. 078 izin pertambangan, tapi harus segera dilanjutkan dengan pemulihan hak rakyat dan pemulihan lingkungan hidup. JAKARTA-Pengamat kehutanan dan lingkungan Dr Petrus Gunarso menilai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak punya kewenangan untuk mencabut izin HGU perkebunan yang sudah memiliki SK pelepasan kawasan hutan. Terdakwa perkara dugaan suap pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Kabupaten Buol, Siti Hartati Murdaya tak kuasa menahan air matanya saat membacakan. M. Berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut,. 25. Dalam sidang pembacaan dakwaan, dia didakwa telah menerima Rp500 juta total Rp1,5 miliar kesepakatannya dengan General Manager PT AA, Sudarso, untuk perpanjangan izin HGU. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama 2014-2018, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata. AMP Plantation melakukan koordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/ - Pusat Pemerintahan Kabupaten Agam. Minggu, 24 September 2023. com, Jakarta - Pengamat Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Budi Mulyanto meminta pemerintah hati-hati dan tidak terburu-buru dengan membuka seluruh informasi terkait Hak Guna Usaha lahan. Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan ( ^IUP _)[ õ] yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan. Sejak awal, Pemerintah berharap terbitnya UU No. Artinya ada lahan yang dulunya jadi HGU setelah habis masa berlakunya maka tanah itu jadi eks HGU, kemudian ada mekanisme yang dikembalikan ke negara dan ada mekanisme penyelesainya. AMP Plantation Pengawas :A PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Tahap Pra Kontruksi 1 Munculnya persepsi masyarakat Perpanjangan izin HGU kebun Tidak terjadi konflik sosial di lingkungan setempat - PT. Terdakwa kasus korupsi perizinan lahan Surya Darmadi, menjalani sidang vonis pada hari ini, Kamis, 23 Februari 2023. CO, Jakarta - Pemerintah dikabarkan akan memberikan hak guna usaha atau HGU lahan IKN kepada investor selama 190 tahun. Izin lokasi yang telah berakhir dapat diperpanjang. Kondisi itu diperparah oleh pemberian izin HGU perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah. Diketahui, Andi Putra mengajukan praperadilan atas langkah KPK yang menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perpanjangan izin HGU perkebunan sawit. 5 Tahun. Perlu diketahui, dalam Pasal 7 ayat (1) Permentan 05/2019 membagi usaha perkebunan menjadi 4 jenis sebagai berikut: Usaha perkebunan yang. Kategori Berita Pemerintahan | doni003. 000 No. com - Dalam perselisihan masalah agraria atau pertanahan, istilah hak guna usaha atau HGU seringkali terdengar. COM KONTAN. Jan 8, 2022 · Pasalnya, HGU adalah Hak Atas Tanah (HAT) dan bukan izin, yang didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan-peraturan turunannya. Unjuk rasa digelar Front Masyarakat Sultra Bela Wawonii di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (14/3/2019). “Hakim tidak melihat apa. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK. Hingga 16 September 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah memberi. com. Pasal 12 PP 26/2021 menetapkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari areal penggunaan lain yang berada di luar HGU atau/dan area yang berasal dari pelepasan hutan. Jakarta -. PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 1. Sementara, di depan anggota DPR Aceh, Mustakirun meminta dewan membentuk pansus yang fokus melihat kondisi tumpang tindih perizinan. Dia meyakini, keluarnya izin HGU itu tidak melalui prosedur yang benar. Foto: 20detik. Sumatera Barat. Kalau belum maka HGU. Melalui artikel kali ini, Rumah. Selain itu dicabut juga HGU perkebunan yang ditelantarkan untuk lahan seluas 34. "Yang ketiga, untuk hak guna usaha HGU perkebunan yang ditelantarkan seluas 34. Dengan memiliki SHM, maka sang pemilik memiliki hak penuh atas lahan di sebuah kawasan, dengan luas yang tercantum di dalam surat. co. Kehutanan,. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha. Pusat hingga Mahkamah Agung, yaitu memuat nama pemegang Izin HGU, tempat atau lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, dan peta areal HGU yang dilengkapi titikTRIBUNNEWS. Jokowi juga mencabut Hak Guna Usaha atau HGU perkebunan yang ditelantarkan seluas 34. com – Hak Guna Usaha atau HGU adalah istilah yang kerap muncul dalam urusan pertanahan. "Laporan ke kami, kami tidak detail data HGU, kami melakukan pengawasan melakukan penilaian usaha perkebunan. Perkara korupsi pengurusan izin penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol yang menjerat setidaknya empat orang tersebut, dinilai. 27 Tahun 2019 tentang Wali Data. . 126. Wamen ATR jelaskan kelanjutan pencabutan izin HGU perkebunan terlantar. Menurutnya, izin HGU di kawasan Rawa Tripa dikeluarkan setelah adanya pembahasan selama 1,5 tahun. Regulasi tersebut antara lain UU Perkebunan, UU Pokok Agararia, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. tambang dengan izin tambang lainnya), dan Intersect Kebun (analisis luas izin tambang yang tumpang tindih dengan HGU perkebunan). Namun, hingga kini, baru 1. HGU, kata Sadino, bukan izin tetapi hak atas tanah yang dipergunakan untuk melakukan investasi dalam bidang perkebunan yang secara hukum tunduk kepada. Selain itu, HGU hanya bisa diubah menjadi dua jenis hak atas tanah. Yayasan Madani Berkelanjutan mencatat, potensi kehilangan pendapatan negara dari proses pemberian izin HGU perkebunan sawit mencapai Rp660 miliar pada tahun 2019-2020. Pasal 17 (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat. HGU dalam. 195,34 hektar (20,90%) dan kebun plasma KUD/CV seluas 14. Website Badan Pusat. COM GRID. JAKARTA - Pencabutan hak guna usaha (HGU) bukan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK). yang berada di areal HGU sebuah perusahaan kelapa sawit yang belum dibebaskan. Kelapa sawit saat ini merupakan komoditas strategis, mengingat perannya sebagai penghasil devisa terbesar dari non migas, sumber lapangan kerja, pembangunan ekonomi regional dan pemberantasan kemiskinan. Tak terkecuali dengan perizinan bidang kehutanan yang mengandalkan kawasan hutan sebagai basis berusaha. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau c. Bupati Aceh Tamiang mengeluarkan instruksi pelarangan pembukaan izin baru HGU perkebunan sawit. 078 izin pertambangan, 192 izin di sektor kehutanan dan 137 izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan. 439 hektare. KU diwajibkan memanfaatkan kawasan hutan seluas 12. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, bahwa hingga saat ini masih ada 84 perusahaan perkebunan di Provinsi Riau belum mengantongi izin HGU dari total 224 perusahaan. “Data kami, masyarakat ring satu perkebunan sawit seperti Bukal, merupakan daerah termiskin di Buol. KOMPAS. Hingga kemarin baru ada 6 perusahaan mengantongi izin HGU, sementara 35 perusahaan dinilai belum peduli. Presiden Joko Widodo mengumumkan mencabut 34. “Kalau sudah dilakukan pelepasan, SK pelepasannya sudah mati dan kewenaDampak yang akan dirasakan masyarakat Seko selain secara budaya juga secara sosial ekonomi. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat, Kepala Balai KSDA Sumbar, Kapolres Pasaman Barat, Dandim 0305/Pasaman, KPHL Pasaman Raya, Wali Nagari, perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta pemegang izin HGU perkebunan PT. Jadi, hutan lindung dan hutan konservasi tidak diberikan Hak Guna Usaha. KPK menelusuri aliran dana yang diterima Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra dalam pengurusan HGU kebun sawit. 128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9. Izin perkebunan sebelumnya tetap harus memenuhi Permentan 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan,” kata Heru. 128 hektare adalah milik 12 badan hukum sisanya 9. Regulasi tersebut antara lain UU Perkebunan, UU Pokok Agararia, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. Oct 23, 2019 · mengeluarkan HGU dan Izin Usaha Perkebunan pada daerah kawasan hutan sehingga tidak . Jenis Izin Usaha : IPK berdasarkan kepemilikan Sertifikat HGU d. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. sesuai denga n tata ruang, oleh karena itu perlu adanya komitmen penegakkan hukum yang . Terpisah, pakar kehutanan Dr. Prohaba. Pemerintah menjamin bahwa Hak Guna Usaha (HGU) memiliki kekuatan hukum dalam hal kepemilikan atau penguasaan dan pengelolaan areal atau wilayah yang digunakan sebagai usaha perkebunan. . BETTY R PURBA, Nasional - Senin 04 Juli 2022, 19:01 WIB 6313x. com - PT Berkat Sawit Utama (BSU) salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar yang berada dalam. Oleh banjarhitsIa mengatakan, surat pengecualian data dan informasi izin hak guna usaha (HGU) kebun kelapa sawit bagi publik itu mengunci ketiadaan penyelesaian konflik-konflik agraria. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhubungan dengan tandan buah segar sebagai hasil dari perkebunan kelapa sawit yang diserahkan kepada pabrik kelapa sawit dijelaskan dalam Pasal 16B ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga UU nomor 8 tahun2003 tentang PPN dan PPnBM. 3. com khusus akan membahas mengenai Hak Guna Usaha perkebunan. com. Perluasan HGU perkebunan kelapa sawit di Indonesia hampir berhenti total Selama dua tahun terakhir, perluasan sektor perkelapasawitan Indonesia melambat sejalan dengan. ID, PONTIANAK - Direktur Eksekutif Teraju Indonesia, Agus Sutomo mengungkapkan hingga saat ini masih banyak ditemukannya perusahaan perkebunan sawit tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sehingga Izin Usaha Perkebunan (IUV) kelapa sawit perlu dibenahi. Tanpa melalui mekanisme dimaksud, tegas. Hal ini bertentangan dengan UndangUndang Perkebunan, sejak 2007 dan seterusnya perusahaan harus memiliki hak atas tanah (dalam hal perusahaan perkebunan hanya dalam bentuk HGU),40 dan juga untuk. HGU, kata Sadino, bukan izin tetapi hak atas tanah yang dipergunakan untuk melakukan investasi dalam bidang perkebunan yang secara hukum tunduk kepada sejumlah regulasi. Izin-izin itu dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. Diketahui, area pembangunan perkebunan. 4. Pihak tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI). Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT 02101 14. (Surya Dumai Group) yang tersebar di seluruh Riau yang indikasi nya izin HGU (Hak Guna Usaha,red) perlu dipertanyakan proses legalitas izin. Lantas, apa itu HGU? Apa saja larangan dan. "Ada instruksi presiden tahun 2017 tentang moratorium izin kebun. Rumah dijual. 188. Mencari solusi atasi konflik kelapa sawit. Diduga Andi Putra menerima suap senilai ratusan juta rupiah dari Sudarso untuk memperpanjangan izin HGU kebun sawit milik perusahaan PT Adimulia Agrolestari. 128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9. AMP Plantation melakukan koordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/ - Pusat Pemerintahan Kabupaten Agam. HGU perkebunan yang bermasalah dan atau telah habis masa izinnya, diambilalih oleh negara dan diredistribusikan kepada rakyat untuk dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan. Izin konsesi kawasan perkebunan milik PT. Pasalnya, Franky Widjaja telah diagendakan tim penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. Baca selengkapnya tentang pertimbangan hukum, amar putusan, dan tanggapan pihak-pihak yang terkait dalam dokumen pdf ini. COM. PASIRPENGARAIAN (RIAPOS. 128,3500 Ha terdiri dari seluas Apr 18, 2023 · Ya Udah Gitu Aja - Mengenal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan Jangka Waktu Perpanjangan serta Pembaruannya dirangkum dari berbagai sumber dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu. WALHI apresiasi langkah pemerintah mencabut 2. com. Setelah mendapatkan izin lokasi , Perusahaan harus melakukan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan ( IUP ). 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh maraknya kasus tumpang tindih penggunaan tanah yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah kasus tertinggi di. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bisar Pandjaitan mengatakan, audit akan dilakukan terkait izin HGU perkebunan kelapa sawit, perusahaan dan lainnya. Jika pelaku usaha perkebunan tidak melakukan pemenuhan komitmen, maka izin usaha perkebunan tidak akan berlaku efektif. Network. Minggu, 18 Juni 2023; Cari. Jumat, 28 Juni 2019 | 11:27. Ketika mereka memperpanjang HGU maka BPN akan mengevaluasi apakah fasilitasi kebun masyarakat 20% dari luas HGU sudah dilaksanakan atau belum. "Ketiga untuk hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34. "Pencabutan ini akan kita lakukan mulai Senin. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. Permohonan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang ditandatangani dan bermaterai Rp. Regulasi tersebut antara lain UU Perkebunan, UU Pokok Agararia, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. KPK menetapkan pejabat BPN sebagai tersangka. co. . Regulasi tersebut antara lain UU Perkebunan, UU Pokok Agararia, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. Dasar hukum mengenai jenis-jenis status tanah, termasuk HGU adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). kasus tumpang tindih HGU Perkebunan dengan IUP Pertambangan. 128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9. COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 10 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan. 448 HGU perkebunan yang ditelantarkan. Perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT Laot Bangko di Kota Subulussalam hingga kini masih dipersoalkan masyarakat di sana. Foto: BPMI Setpres. 000,- oleh pemohon; 2. Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh - Bisnis. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tumpang Tindih (Overlapping) Penggunaan Tanah Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan. WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyambut baik langkah pemerintah untuk mencabut 2. Yang memohon HGU kepada BPN adalah HIP atas dasar pengalihan izin lokasi dari CCM pada 11 Maret 1997. KKP Ingatkan Agung Sedayu Group Terkait Izin Pemanfaatan Ruang LautKawasan hutan dan lahan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagian besar masuk dalam izin hak guna usaha (HGU) perkebunan besar dan pertambangan,. Perusahaan bisa membangun kebun masyarakat diluar HGU atau dilahan milik masyarakat dengan pola apa saja yang penting minimal 20 persen bisa tercapai. HARIAN KOMPAS KOMPAS. Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Undang-Undang No. Kedua, hari ini pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3. 000 dan Peta HGU pada lokasi sebagai berikut : - Peta hasil pengukuran areal HGU skala 1 : 40. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh maraknya kasus tumpang tindih penggunaan tanah yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah kasus tertinggi di. CO) - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Nonaktif Andi Putra diputus bersalah dalam kasus suap izin hal guna usaha (HGU) perkebunan. ANTARA/Dedi/pri. 10. 000 hektar yang. Jumlah izin sektor kehutanan yang dicabut sebanyak 192 perusahaan seluas 3. Izin yang ada baik dalam lingkup sektoral atau lintas. Awalnya Adi ditanya soal pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT Duta Palma Group. ---14 hari yang lalu rumah123. Dengan membuka informasi HGU perusahaan sawit sebenarnya pemerintah Indonesia sedang menuju percepatan penyelesaian konflik agraria sebagai instruksi Ratas Presiden dan Perpres Reforma Agraria. SUBULUSSALAM (): Pastikan diketahui soal izin, dokumen sejumlah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang beroperasi di daerah ini, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati PPID melalui e-mail PPID setempat, Selasa (18/7). "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain serta tidak sesuai peruntukan dan peraturan, kita cabut," kata Jokowi dalam. 320 hektare merupakan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum. HGU, kata Sadino bukan izin tetapi hak atas tanah yang dipergunakan untuk melakukan investasi dalam bidang perkebunan yang secara hukum tunduk kepada sejumlah regulasi. AMP Plantation Pengawas :Tujuan suap itu ialah demi perpanjangan izin HGU kebun sawit PT Adimulia Agrolestari yang akan berakhir pada 2024. Regulasi tersebut antara lain UU Perkebunan, UU Pokok Agararia, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Rencana HGU itu termaktub dalam revisi. . Favorit. Berdasarkan pencitraan satelit, kebakaran di konsesi perusahaan luasannya ratusan hektar. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun,. Regulasi tersebut antara lain UU Perkebunan, UU Pokok Agararia, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang. HGU dapat diberikan untuk tanah dengan luas sekurang-kurangnya 5 hektare. 439,36 hektare. Salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20% dari. Berdasarkan pasal 29 UU Agraria, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun (untuk perusahaan dengan kebutuhan. Baca juga: Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan. Pemerintah selanjutnya menyetujui perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan tersebut pada tahun 2014 dengan syarat PT RNI menyanggupi menyediakan lahan pengganti seluas. 179Pemerintah mencatat banyak tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar. Juli 22, 2014 By Obbie Afri Gultom 6 Comments. telah diberikan izin usaha terkait pemanfaatan sumber daya alam oleh pejabat yang berwenang untuk sebagian atau seluruh bidang tanah maka untuk memohon Hak Guna Usaha tersebut, pemohon Hak Guna Usaha harus mendapat persetujuan dari pemegang izin usaha yang bersangkutan. DI Aceh. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Umum Bahwa kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7. HGU Bentuk Kepemilikan dalam Usaha Perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit adalah salah satu regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani kelapa sawit.